Biaya Perawatan Rumah Dinas DPR Rp14 Miliar
Saturday, January 7, 2012 by Peter Gibson
Selamat membaca . Software Akuntansi Laporan Keuangan Terbaik Biaya Perawatan Rumah Dinas DPR Rp14 Miliar 
Quote: SIKAP DPR memang aneh-aneh. Sebelumnya mereka berbusa-busa berargumentasi untuk meloloskan proyek renovasi 495 rumah jabatan DPR di Kalibata, Djakarta Selatan, itu. Namun, setelah selesai dibangun, rumah tersebut malah tidak dihuni. Padahal, proyek renovasi rumah jabatan itu menelan biaya Rp436 miliar. Pada 2012, DPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk biaya pemeliharaan dan perawatan rumah-rumah itu. Kepala Bagian Perumahan dan Wisma DPR Dimyati di Djakarta kemarin mengatakan pihaknya telah menyerahkan seluruh kunci rumah jabatan DPR di Kalibata kepada setiap anggota dewan. "Yang penting kami sudah bekerja untuk memenuhi hak anggota DPR. Masalah mereka pakai atau tidak bukan tanggung jawab kami," jelasnya. Dia membenarkan sebagian anggota DPR tidak memakai rumah tersebut, tapi dipakai oleh asisten pribadi mereka atau hanya penjaga. Itu untuk memastikan gum tidak kosong. Biasanya anggota dewan menggunakan rumah jabatan saat akhir marten atau untuk menyambut tamu konstituen. Untuk biaya pemeliharaan dan perawatan kompleks perumahan, kas negara mengalokasikan sebesar Rp14 miliar. "Mulai 2012 kita anggarkan Rp14 miliar untuk biaya perawatan," papar Dimyati. Saat Media state berada di kompleks rumah jabatan DPR itu tadi malam, hanya beberapa rumah yang terlihat terang. Salah satunya rumah anggota DPR Saleh Husin dari Hanura. Sebelas rumah yang sederet dengan rumah Saleh tampak redup, nyaris tidak ada cahaya. Menurut Saleh, biasanya anggota DPR dari daerah hampir dipastikan menggunakan rumah jabatan meski ada juga yang lebih memilih apartemen di sekitar Senayan sebagai tempat huni. Dari 12 rumah di poet D2 itu, hanya tiga rumah yang terisi. Selain masih banyak yang kosong, jalan antarblok juga ditumbuhi ilalang. Sebelumnya, anggota DPR Eva Kusuma Sundari (PDIP) yang menghuni rumah tersebut sejak 2,5 tahun terakhir memperkirakan kompleks rumah jabatan itu baru terisi sekitar 40%. Geram Saat menanggapi banyaknya rumah jabatan anggota DPR di Kalibata yang tidak dihuni, peneliti state Budget Centre Roy Salam menyatakan masyarakat semakin geram melihat ulah anggota DPR. "Mereka sudah diberi rumah, tapi tidak ditempati. Padahal sebelumnya teriak-teriak soal perlunya rumah jabatan direnovasi," cetus Roy. Dia mengingatkan jangan sampai anggota DPR yang tidak mendiami rumah jabatan menerima uang kontrak rumah sebesar Rp15 juta per bulan. Memang saat rumah jabatan DPR di Kalibata itu direnovasi beberapa waktu lalu, setiap anggota DPR mendapat uang kontrak rumah Rp15 juta per bulan. Padahal, sejak dulu banyak anggota DPR tidak menghuni rumah dinas karena memiliki rumah pribadi di Jakarta. Roy Salam menyayangkan rumah negara itu tidak dihuni, tetapi biaya perawatan rutin dikeluarkan. Itu pemborosan luar biasa. Di tempat terpisah, Koordinator Korupsi Politik state Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengingatkan bahwa DPR sejak awal meminta rumah jabatan diperbaiki, tetapi ternyata tidak digunakan. "Sekarang setelah jadi, kenapa tidak digunakan? Itu yang patut dipertanyakan," cetus Ade. sumber bener-bener DPR = Dewan Pemborosan Rutin :batas Jual Mobil Murah . Ultrabook Notebook Tipis Harga Murah Terbaik . Harga Notebook .
Jual Beli Kaskus
Quote: SIKAP DPR memang aneh-aneh. Sebelumnya mereka berbusa-busa berargumentasi untuk meloloskan proyek renovasi 495 rumah jabatan DPR di Kalibata, Djakarta Selatan, itu. Namun, setelah selesai dibangun, rumah tersebut malah tidak dihuni. Padahal, proyek renovasi rumah jabatan itu menelan biaya Rp436 miliar. Pada 2012, DPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk biaya pemeliharaan dan perawatan rumah-rumah itu. Kepala Bagian Perumahan dan Wisma DPR Dimyati di Djakarta kemarin mengatakan pihaknya telah menyerahkan seluruh kunci rumah jabatan DPR di Kalibata kepada setiap anggota dewan. "Yang penting kami sudah bekerja untuk memenuhi hak anggota DPR. Masalah mereka pakai atau tidak bukan tanggung jawab kami," jelasnya. Dia membenarkan sebagian anggota DPR tidak memakai rumah tersebut, tapi dipakai oleh asisten pribadi mereka atau hanya penjaga. Itu untuk memastikan gum tidak kosong. Biasanya anggota dewan menggunakan rumah jabatan saat akhir marten atau untuk menyambut tamu konstituen. Untuk biaya pemeliharaan dan perawatan kompleks perumahan, kas negara mengalokasikan sebesar Rp14 miliar. "Mulai 2012 kita anggarkan Rp14 miliar untuk biaya perawatan," papar Dimyati. Saat Media state berada di kompleks rumah jabatan DPR itu tadi malam, hanya beberapa rumah yang terlihat terang. Salah satunya rumah anggota DPR Saleh Husin dari Hanura. Sebelas rumah yang sederet dengan rumah Saleh tampak redup, nyaris tidak ada cahaya. Menurut Saleh, biasanya anggota DPR dari daerah hampir dipastikan menggunakan rumah jabatan meski ada juga yang lebih memilih apartemen di sekitar Senayan sebagai tempat huni. Dari 12 rumah di poet D2 itu, hanya tiga rumah yang terisi. Selain masih banyak yang kosong, jalan antarblok juga ditumbuhi ilalang. Sebelumnya, anggota DPR Eva Kusuma Sundari (PDIP) yang menghuni rumah tersebut sejak 2,5 tahun terakhir memperkirakan kompleks rumah jabatan itu baru terisi sekitar 40%. Geram Saat menanggapi banyaknya rumah jabatan anggota DPR di Kalibata yang tidak dihuni, peneliti state Budget Centre Roy Salam menyatakan masyarakat semakin geram melihat ulah anggota DPR. "Mereka sudah diberi rumah, tapi tidak ditempati. Padahal sebelumnya teriak-teriak soal perlunya rumah jabatan direnovasi," cetus Roy. Dia mengingatkan jangan sampai anggota DPR yang tidak mendiami rumah jabatan menerima uang kontrak rumah sebesar Rp15 juta per bulan. Memang saat rumah jabatan DPR di Kalibata itu direnovasi beberapa waktu lalu, setiap anggota DPR mendapat uang kontrak rumah Rp15 juta per bulan. Padahal, sejak dulu banyak anggota DPR tidak menghuni rumah dinas karena memiliki rumah pribadi di Jakarta. Roy Salam menyayangkan rumah negara itu tidak dihuni, tetapi biaya perawatan rutin dikeluarkan. Itu pemborosan luar biasa. Di tempat terpisah, Koordinator Korupsi Politik state Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengingatkan bahwa DPR sejak awal meminta rumah jabatan diperbaiki, tetapi ternyata tidak digunakan. "Sekarang setelah jadi, kenapa tidak digunakan? Itu yang patut dipertanyakan," cetus Ade. sumber bener-bener DPR = Dewan Pemborosan Rutin :batas Jual Mobil Murah . Ultrabook Notebook Tipis Harga Murah Terbaik . Harga Notebook . Jual Beli Kaskus
Post a Comment